Oleh Ikrar Nusa Bhakti
Seperti lagu Panggung Sandiwara yang dilantunkan Ahmad Albar, dunia politik di Jakarta pun ibarat panggung sandiwara. Rentetan kisah sinetron politik silih berganti dalam sebulan terakhir ini.
Diawali hiruk-pikuk mahasiswa menentang kenaikan harga BBM, lalu muncul beberapa ”judul” sinetron politik, seperti ”Dan Harga BBM Pun Kunaikkan”, ”Nenek Bilang Kau Ditunggangi”, ”Kampus Sarang Narkoba”, ”Demolah Aku, Kau Kusogok”, ”Klenik Banyu Biru”, sampai ke lakon terbaru, ”Monas Kelabu”.
Sejak Minggu, 1 Juni 2008, sudut pengambilan gambar sinetron politik pun silih berganti, dari Silang Monas dan Istana Merdeka yang merupakan Ring I pengamanan Jakarta ke Markas Polda Metro Jaya dan berakhir di Jalan Petamburan III, markas Front Pembela Islam (FPI). Sinetron politik ”Monas Kelabu” tampaknya memiliki rating tertinggi dalam penayangan televisi sejak hari Minggu lalu.
Tak hanya itu, kelanjutan dari lakon itu terus bergulir disiarkan televisi dan radio secara langsung, khususnya penggalan cerita ”Polda Beri Ultimatum” yang berisi kisah ditutupnya Jalan KS Tubun, Jakarta, hingga ditangkapnya anggota-anggota FPI yang menjadi pelaku kekerasan.
Kisah ”Monas Kelabu” tampaknya lebih mencekam pemirsa televisi ketimbang cerita-cerita ”kuntilanak” dan lebih menyedot penonton terbanyak dibandingkan dengan film Ayat-ayat Cinta meski film ini bertahan lebih dari sebulan di bioskop- bioskop 21 Jakarta.
Kita harus angkat topi dan salut kepada sutradara sinetron ”Monas Kelabu” yang anonim ini atas keberhasilannya mengalihkan pandangan masyarakat dari isu kenaikan harga BBM ke isu bentrokan massa atau dari konflik vertikal ke konflik horizontal. Meski di sisi lain kita juga mengutuk sang sutradara karena demi popularitas ”Monas Kelabu”, citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai serta memiliki toleransi hidup beragama yang tinggi menjadi terpuruk di mata internasional. Lebih menyedihkan lagi, awal kisah ”Monas Kelabu” terjadi saat masyarakat Indonesia (dan bukan pemerintah) memperingati 63 tahun hari lahirnya Pancasila yang menjadi fondasi bangunan negara kebangsaan Indonesia.
Dari pembiaran ke pengalihan
Foto utama Kompas (3/6/2008), saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat koordinasi politik dan keamanan di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, pada Senin (2/6) malam, tak kalah memberi kesan mencekam, seolah Indonesia sedang menghadapi invasi dari luar. Pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa ”negara tidak boleh kalah dengan aksi kekerasan” di Istana Negara pada siang harinya patut mendapat acungan jempol dan seharusnya memang demikian. Sayang, hal itu menjadi mengambang pada rapat malam harinya.
Memang negara wajib memberi keamanan insani kepada semua warga negaranya di mana pun mereka berada, apa pun aliran agama atau kepercayaan yang dianutnya. Indonesia adalah negara hukum, karena itu hukum harus ditegakkan di negeri ini. Negara harus menghentikan segala jenis kekerasan sipil terorganisasi, siapa pun pelakunya. Sayang, seolah negara tak hadir.
Mengutip teman peneliti LIPI, Jaleswari Pramodhawardhani, dalam pesan singkatnya kepada penulis, ”Kalau negara tetap membiarkan kekerasan sipil terorganisir bebas melakukan tindakannya terhadap warga lainnya, akan ada organisasi masyarakat sipil lain yang melakukan kekerasan untuk menghentikannya. Contohnya Banser NU yang sudah mulai bergerak di Jawa Timur memaksa FPI dibubarkan. Lalu, untuk apa adanya negara? Ini namanya rakyat tanpa negara!”
Keluh kesah ini amat berdasar. Ada kesan, terjadi ”politik pembiaran” atas kekerasan demi kekerasan di negeri ini, khususnya yang terkait sinetron politik ”Monas Kelabu”. Bahkan, isu pun berkembang, bukan hanya ”politik pembiaran” yang terjadi, melainkan juga ”politik pengalihan” agar rakyat tidak terus memprotes keputusan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM.
Jika kekerasan terus berlanjut dan berganti dengan kekerasan lain, bukan mustahil akan terjadi prahara baru di negeri ini.
Kekhawatiran kalangan masyarakat sipil yang cinta damai dan ingin melanjutkan proses demokratisasi di negeri ini ialah jika penguasa membiarkan kekerasan berlanjut agar ada alasan mengeluarkan dekret atau maklumat politik, atau apa pun bentuknya. Dalam sejarah Indonesia, para presiden Indonesia terdahulu, kecuali Presiden Megawati Soekarnoputri, pernah mengeluarkan dekret atau keputusan bentuk lain demi menjaga kekuasaan dan atau mempertahankan kesatuan bangsa.
Ke mana arahnya?
Sebuah negara asing sudah mengeluarkan pernyataan politik agar Pemerintah RI dapat mengatasi kekerasan politik bernuansa agama yang berlangsung belakangan ini, sesuatu yang terkait politik domestik Indonesia. Namun, bukan karena intervensi asing itu yang menyebabkan pemerintah seharusnya bertindak tegas.
Penegakan hukum atas insiden Monas pada hari Minggu lalu harus cepat dilaksanakan. Ini demi keselamatan insani masyarakat secara keseluruhan, termasuk bagi mereka yang menjadi ”aktor utama”, ”aktor pembantu”, atau ”figuran” dan ”aktor pelengkap penderita” sinetron politik ”Monas Kelabu” itu.
Semua ini tentu untuk mendongkrak kembali citra Presiden Yudhoyono. Kita tahu, belakangan ini citra Presiden menukik tajam di dalam maupun di luar negeri akibat perannya dalam sinetron politik ”Dan Harga BBM Pun Kunaikkan” serta ”Klenik Banyu Biru” (blue energy).
Kamis, 5 Juni 2008 | 00:39 WIBIkrar Nusa Bhakti Peneliti Senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta
